Sabtu, 28 September 2013

Economical Movement Sebagai Level Ke-3 Perjuangan HMI

Economical Movement Sebagai Level Ke-3 Perjuangan HMI”

Oleh




Assalamu alaikum Wr. Wb.

Di masa lalu, keberadaan negara dianggap sebagai titik sentral dalam perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat berpeluang sukses jika secara top-down diprakarsai oleh pemerintah, baik dari segi peraturan, infrastruktur fisik maupun permodalan. Asumsi tersebut ditindaklanjuti oleh sistem pengkaderan di HMI dengan orientasi struktural maupun kultural, dengan dua core gerakan yaitu gerakan intelektual dan gerakan politik.

Gerakan intelektual meniscayakan perubahan masyarakat dengan membentuk mainstream pembaharuan pemikiran. Lahirnya agen-agen perubahan dengan intelektualitas tinggi diharapkan mampu membawa pencerahan kepada masyarakat. Walaupun konsekuensinya secara organisasi HMI dianggap borjuis dan eksklusif. Gerakan awal ini telah melahirkan banyak tokoh intelektual yang mampu memberikan kontribusi sebagai guru-guru bangsa.

Gerakan politik merupakan upaya lanjutan untuk meningkatkan peran kader-kader HMI dalam membangun bangsa. Asumsi dasar yang dibangun adalah perubahan dan perbaikan masyarakat akan lebih cepat terjadi jika kader-kader HMI berperan sebagai pemegang kekuasaan pengambil kebijakan. Sehingga tercipta grand design masyarakat yang maju dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Gerakan level ke-2 ini banyak melahirkan para negarawan handal yang mampu memberikan kontribusi bagi bangsa bahkan sudah diakui dunia.



Bangkitnya Dunia Digital dan Teknologi Informasi
Di awali pada tahun 1993 saat internet mulai bisa diakses oleh masyarakat luas. Telah terjadi perubahan di masyarakat secara massif. Di masa lalu pihak-pihak penguasa informasi memiliki peran monopolistik dalam berbagai sektor kehidupan. Pada masa sekarang kondisi tersebut sudah terreduksi bahkan bisa dianggap tidak berlaku lagi.
Konversi sistem data analog menjadi sistem data digital ditambah dengan dukungan akses internet yang mudah, murah dan merata telah merubah struktur penguasaan informasi. Dunia saat ini adalah dunia yang datar, dimana informasi mudah disebarkan dalam hitungan detik dan sangat sulit menyembunyikan informasi dari khalayak ramai. Setiap orang memiliki kekuasaan yang sama hampir ke setiap sumber informasi. Kondisi ini lah yang mendorong percepatan perubahan sosial.

Pada masa lalu sebelum era digitalisasi informasi, para pemilik modal kelas kakap dan para petinggi negara saja yang bisa memiliki power untuk melakukan perubahan. Pada saat ini seorang ibu rumah tangga pun bisa membawa perubahan sosial dengan adanya situs jejaring sosial yang bisa diakses siapa pun. Di masa lalu hanya keluarga konglomerat kaya raya yang bisa membangun industri dengan kapitalisasi hingga milyaran rupiah. Di masa kini banyak sekali industri-industri dibangun oleh siswa sekolah menengah bahkan para penjaga warnet yang telah mengakrabi akses informasi virtual. Kondisi ini membuka lebar peluang bagi agen-agen perubahan sosial, tanpa perlu memiliki intelektualitas tinggi dan kekuasaan politik. Sehingga tidak heran jika ada data yang menyebutkan bahwa nilai transaksi toko online para mahasiswa di Jogjakarta bisa mencapai nilai Rp 1 triliun dalam setahun. Hal ini dikarenakan semakin mudahnya mengakses dunia informasi digital yang membuka lebar peningkatan kesejahteraan sosial, yang dampaknya tentu saja meningkatkan jumlah masyarakat kelas menengah secara signifikan.

Saat ini setiap orang bahkan tanpa kompetensi akademis yang mumpuni bisa melakukan perubahan sosial. Kondisi ini harus secara sadar diperhatikan oleh organisasi HMI. Perubahan sosial melalui gerakan intelektual dan politik membutuhkan waktu yang panjang dan tahapan yang berliku. Sementara masyarakat sudah terbiasa dengan perubahan yang serba cepat dan up to date. HMI sebagai organisasi paling senior harus mampu melakukan perubahan secara mendasar. Oleh karena itu diperlukan the next level movement yang menjadi roket pendorong level ke-3 dalam perjuangan HMI, yang sebelumnya telah dimantabkan oleh intellectual movement dan political movement.

Mengapa Harus Economical Movement?
Sebenarnya sudah sejak ratusan tahun perusahaan-perusahaan asing menguasai berbagai negara di dunia dengan dukungan pemerintah di negara asal perusahaan tersebut. Tentunya kita masih ingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di sana tertulis bahwa Indonesia dulunya disebut sebagai Hindia-Belanda. Hindia-Belanda dahulu kala adalah sebuah jajahan Belanda, sekarang disebut Indonesia. Jajahan Belanda ini bermula dari properti Vereenigde Oostindische Compagnie (atau VOC) yang antara lain memiliki Jawa dan Maluku serta beberapa daerah lain semenjak abad ke-17. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1798, semua properti VOC menjadi milik pemerintah Republik Batavia.

Sejarah tersebut telah membuktikan bahwa VOC adalah perusahaan yang berorientasi profit dengan dukungan pemerintah kerajaan Belanda. Hingga saat ini banyak kita saksikan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama kebijakan politik dan militer hampir semua negara di dunia. Sehingga sangat lumrah banyak negara asing menjalin hubungan baik dengan pemerintah Indonesia yang jika secara bijak kita amati hanya dikarenakan faktor ekonomi. Indonesia masih sangat sexy di mata para pebisnis dan pemodal asing, tentunya karena potensi sumber daya alam yang kaya raya dan potensi pasar karena jumlah penduduk yang besar.

Jika pada masa lalu sangat sulit bagi masyarakat kita untuk mengambil manfaat dari hubungan ekonomi antar negara, maka pada era informasi digital hampir semua warga Indonesia memiliki peluang yang sama untuk ikut serta. Saat ini banyak pebisnis UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di daerah pelosok yang bisa menembus pasar internasional. Masalah klasik yang dahulu dihadapi para pebisnis UKM adalah sulitnya pemasaran, maka saat ini justru kesulitan memproduksi secara massal karena permintaan produk dari negara lain yang melebihi kapasitas produksi.

Fenomena perubahan sosial dan peluang yang terbuka lebar tersebut harus secara serius menjadi bahan renungan bagi kita seluruh kader HMI. Karena di satu sisi pengkaderan dengan orientasi gerakan intelektual dan politik memerlukan rentang waktu yang panjang. Jika pun ada banyak kader yang melalui dua jalur gerakan tersebut (gerakan intelektual dan politik), maka hanya ada sedikit “kursi” yang harus diperebutkan untuk menjadi kader yang sukses. Sebagai permisalan, seorang kader yang telah matang secara politik harus berkompetisi dengan kader bahkan nonkader untuk memperebutkan kursi legislatif. Lalu bagaimana ribuan kader lain yang tersingkir dari kompetisi tersebut?

Gambaran di atas seharusnya menjadi pertimbangan berharga bagi sistem pengkaderan di HMI. Sebagai permisalan lain, banyak sekali anggota masyarakat yang sebelumnya tidak dianggap tiba-tiba menjadi tokoh pengusaha yang disegani di daerahnya. Perusahaan-perusahaan yang dia dirikan mampu memberikan kontribusi ekonomis kepada masyarakat sekitar, sehingga mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat secara riil tanpa perlu campur tangan pemerintah. Sementara di daerah lain juga ada figur pengusaha lain yang juga dianggap melakukan perbaikan sosial melalui kegiatan usaha yang dilakukannya. Bahkan semakin banyak pengusaha, semakin banyak pula perubahan sosial terjadi di masyarakat. Tidak ada batasan tentang jumlah maksimal pengusaha, tetapi pasti ada batasan untuk jumlah pimpinan pemerintahan dan organisasi politik.

Sementara perubahan sosial yang dilakukan melalui jalur politik sering kali dampaknya terasa dalam jangka panjang, sedangkan perubahan sosial yang dimotori oleh para pengusaha dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika economical movement dijadikan mainstream kebijakan pengkaderan di HMI, maka tidak akan ada lagi kader yang menganggur karena tersingkir dari kontestansi perebutan kekuasaan struktural. Hal ini juga memiliki makna bahwa setiap kader memiliki peluang yang sama untuk meraih sukses pribadi dan melakukan perubahan sosial. Kontestansi yang terjadi bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi bisnis. Peluang yang sedemikian lebar akan menumbuhkan optimisme di setiap jiwa kader HMI. Tidak akan ada lagi kader yang mengkhawatirkan masa depan kariernya, karena setiap diri mereka bisa membuka peluang karier sendiri. Tidak akan ada lagi kader yang putus asa karena tidak terpilih menjadi pimpinan suatu lembaga, karena dia bisa menciptakan lembaga bisnisnya sendiri. Jika lembaga struktural politik membutuhkan dukungan banyak personil dan pemodal untuk berdiri, maka lembaga bisnis bisa didirikan bahkan oleh seorang kader saja.

Gerakan “1 Kader = 1 Bisnis”
Konsep Economical Movement bukan lah konsep yang terlalu muluk sehingga sulit diwujudkan. Syarat utama dari gerakan ini adalah adanya “Team Leader” yang bervisi ekonomi, memiliki jaringan luas dan mampu memberikan panduan sistematis tentang pelaksanaan Economical Movement.

Langkah utama untuk mewujudkan Economical Movement adalah Gerakan “1 Kader = 1 Bisnis”. Tujuan utama dari gerakan ini untuk memfasilitasi setiap kader yang berkeinginan memiliki unit usaha sendiri. Frame kabijakan training dasar pengkaderan (LK 1, LK2 dan LK3) harus berorientasi pada penumbuhan jiwa kewirausahaan, pengenalan praktek kewirausahaan, pembangunan jaringan dengan para pengusahan sukses, sistematisasi mentoring bisnis (pembentukan komunitas pemula usaha, kegiatan magang usaha) hingga penyiapan akses permodalan dan pemasaran.

Gerakan ini harus dimulai dari tingkatan komisariat sebagai pintu gerbang awal pengenalan kader terhadap HMI. Apabila mindset kader baru sudah familiar dengan Gerakan “1 Kader = 1 Bisnis” maka akan menarik minatnya untuk semakin giat dan aktif berorganisasi di HMI. Kondisi ini juga sebagai jawaban atas kejumudan kegiatan keorganisasian di HMI yang selama ini berkutat pada diskusi-diskusi klasik yang tidak secara langsung memberikan kontribusi nyata kepada kader.

Pelaksanaan Gerakan “1 Kader = 1 Bisnis” ini akan semakin mudah terlaksana mengingat saat ini hampir di setiap daerah di Indonesia terdapat komunitas-komunitas pengusaha. Komunitas tersebut biasanya sangat terbuka terhadap ajakan kerjasama dari berbagai pihak, tentunya akan semakin mudah mewujudkan Gerakan “1 Kader = 1 Bisnis”.

Melihat semua paparan di atas, tentunya sangat lah layak jika “Economical Movement Sebagai Level Ke-3 Perjuangan HMI”. Sudah saatnya HMI menjadi bagian dari perubahan masyarakat. Sudah saatnya generasi kita menciptakan sejarah sebagai GENERASI Ke-III dalam perjuangan HMI. Nama-nama kita akan disejajarkan dengan Nurcholis Madjid, Akbar Tandjung, M.Jusuf Kalla dan banyak tokoh lain yang menjadi pioneer di jamannya.

“Jaman Kita adalah Jaman ECONOMICAL MOVEMENT”

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

YAKUSA...



HILDAN FATHONI

CP : 0852 340 89 809, 0341-5470 688.









Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan memberikan KOMENTAR :

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...